Work From Bali buat PNS ala Luhut Efektif Nggak?

Semarang, PT KPF - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bakal membuat program work from Bali (WFB) bagi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).

Kebijakan ini bukan hanya membuat ASN senang, namun juga pelaku usaha perhotelan di Bali kegirangan. Kalangan pengusaha yakin program ini bakal efektif membangkitkan kembali kegiatan ekonomi.

"Sangat menyambut baik ide dari Menko Marves ini dengan catatan kegiatannya bisa dikembangkan ke daerah-daerah terutama yang belum tersentuh oleh zona hijau," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bali Bidang Akomodasi dan Pengembangan Pariwisata, I Made Ramia Adnyana kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (25/5/21).

Hingga kini, kebijakan WFB dari Luhut baru menyasar 16 hotel yang berada dalam kawasan The Nusa Dua yang dikelola Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Daerah lain juga punya peluang mengingat proses vaksinasi di Pulau Dewata itu terus berjalan. Ramia menyebut sudah ada stok dua juta dosis vaksin di wilayahnya.

"Memungkinkan daerah wisata lain Seminyak, Legian, Kuta untuk juga dibuka seperti Nusa Dua (WFB), Sanur, Ubud. Ini peluang yang bagus sekali untuk membantu Bali yang dimana sangat terpuruk ini, sekarang Q1 2021 itu terkoreksi 9,85% tingkat pertumbuhan ekonominya," kata Wakil Ketua Umum DPP IHGMA (Indonesian Hotel general Manager Association) ini.

WFB rencananya akan mulai berlangsung pada kuartal III-2021, atau paling lambat Juli 2021. Ada dorongan dari pengusaha hotel di Bali agar kebijakan ini bisa segera berjalan lebih cepat.

"Kalau bisa dipercepat ngapain harus diperlambat, birokrasi dipangkas supaya kebutuhannya kapan. Kalau kebutuhan Juni bisa dimajukan dikit dengan nggak ada dampak atau resiko mengancam, kenapa nggak?" kata Ramia.

Work from Bali (WFB) rencananya berlaku bagi ASN di Kemenko Bidang Kemaritiman dan ASN tujuh kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kemenparekraf, Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Investasi.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu menilai bahwa program ini bisa berdampak pada tingkat keterisian kamar hotel di Bali yang kian kosong.

"Tingkat okupansi hotel-hotel di Bali hanya 10 persen dalam 14 bulan, ini mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan," sebutnya.

Kebijakan WFB yang pada tahun 2000 pascaperistiwa bom Bali juga pernah dilakukan oleh Pemerintah Pusat ini, tidak diambil secara serampangan dan tanpa mempertimbangkan faktor lain. Pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat pada masa pandemi ini sebesar Rp 100 triliun.

"Jadi tidak benar bahwa pemerintah hanya memfokuskan biaya perjalanan dinas ASN untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat secara umum," katanya.

Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/market/20210525092737-17-248111/work-from-bali-buat-pns-ala-luhut-efektif-nggak